Warga Jaktim Diminta Berperan Aktif Jaga Situasi Kondusif
Sebanyak 90 peserta mengikuti sosialisasi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pemantauan warga negara asing (WNA) tenaga kerja asing (TKA), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) asing di Jakarta Timur. Sosialisasi ini menjadi bagian mengajak peran serta aktif warga untuk memastikan situasi kondusif.
"Membantu melakukan pengawasan WNA"
Kegiatan yang digelar Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Timur tersebut menjadi upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah, khususnya terkait keberadaan dan aktivitas orang asing.
Bakesbangpol DKI Sosialisasikan Pemantauan dan Pengawasan Orang AsingSosialisasi dibuka Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan dengan menghadirkan dua narasumber Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Hasby Munaza, serta Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana.
Eka mengatakan, sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menjaga kondusivitas wilayah, terlebih Jakarta tengah diarahkan menjadi kota global.
"Peran serta masyarakat itu kita harapkan dalam membantu melakukan pengawasan WNA dan TKA di lapangan," ujarnya, Jumat (28/8).
Eka menjelaskan, Pemkot Jakarta Timur sudah memiliki Tim Pengawasan Orang Asing. Namun, keberadaan tim tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kondisi di lingkungan, seperti pengelola apartemen, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pengurus RT dan RW, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Melalui sosialisasi dan edukasi ini, lanjut Rka, masyarakat diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan maupun persoalan sosial yang dapat muncul di lingkungan masing-masing.
"Terutama pengelola apartemen, LMK, FKDM, RW, RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Mereka perlu memahami perannya sehingga dapat membantu pemerintah, baik dalam menjaga keamanan maupun kondusivitas wilayahnya masing-masing," ungkapnya.
Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Timur, Eliazer Hutapea berharap, para peserta dapat menjadi garda terdepan dalam memonitor kondisi sosial politik di wilayahnya.
Pemahaman masyarakat mengenai keberadaan orang asing, lembaga asing, dan TKA diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas apabila muncul potensi konflik.
"Kegiatan diikuti oleh 90 peserta, yakni dari unsur pengurus RT, RW, LMK, FKDM dan pengelola apartemen," ucapnya.
Eliazer menuturkan, kegiatan tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat memahami keberadaan serta aktivitas WNA, TKA, dan lembaga asing. Termasuk, apabila terdapat aktivitas yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku.
"Melalui pemahaman tersebut, partisipasi masyarakat dalam pengawasan diharapkan semakin optimal sekaligus membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," tandasnya.
